BREAKING NEWS

Tampilkan postingan dengan label adv dprd kapuas. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label adv dprd kapuas. Tampilkan semua postingan

Senin, 02 Maret 2026

DPRD Kapuas Sahkan Dua Raperda di Luar Propemperda 2026 dalam Rapat Paripurna

KUALA KAPUAS- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 dengan agenda penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, Senin (2/3/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kapuas.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah dan dihadiri Wakil Bupati Kapuas, Dodo yang mewakili Bupati Kapuas, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota dewan, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.

Dalam sambutan tertulis Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno yang dibacakan Wakil Bupati Dodo, disampaikan bahwa pengajuan Raperda di luar Propemperda telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, dalam keadaan tertentu DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan Raperda di luar Propemperda.

Pemerintah Kabupaten Kapuas mengajukan dua Raperda dengan alasan urgensi. Pertama, menindaklanjuti surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait evaluasi dan pengamanan aset prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) serta penertiban Barang Milik Daerah. Untuk itu, diperlukan regulasi mengenai penyerahan PSU pada perumahan dan kawasan permukiman.

Kedua, adanya perubahan regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Perubahan tersebut mengharuskan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2016 agar selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi.

"Penyusunan kedua Raperda ini sangat mendesak guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dodo. 

Sebelumnya, rapat penyusunan Raperda di luar Propemperda telah dilaksanakan pada 24 Februari 2026 sebagai bagian dari percepatan pembahasan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas komitmen dan kerja sama dalam pembahasan hingga penetapan Raperda tersebut.

Dengan ditetapkannya dua Raperda tersebut, diharapkan tercipta kepastian hukum, peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta penguatan tata kelola aset dan pelayanan publik di Kabupaten Kapuas. (fah/hru/jp). 

Selasa, 05 Desember 2023

Anggota DPRD Kapuas, Franco B Dehen Adakan Reses di Beberapa Desa

KUALA KAPUAS- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Franco B Dehen daerah pemilihan (Dapil) empat mengadakan reses di beberapa desa. Diantaranya Desa Tambak Bajai, Kecamatan Dadahup, dan Desa Palangkau Lama, Desa Palangkau Baru, Desa Balawang, dan Desa Karya Bersama, Kecamatan Kapuas Murung.

Franco B Dehen yang juga Anggota Komisi III DPRD Kapuas itu merasa senang dan bangga kepada warga yang dikunjungi karena menyambutnya dengan antusias. 

Dalam reses Franco B Dehen tersebut, warga menyusulkan terkait pembangunan desa, dan yang paling dominan terkait pembangunan jalan penghubung desa.

"Kami sangat mendukung segala pemikiran dan aspirasi yang disampaikan warga ini untuk kemajuan pembangunan desa," ujar Franco B Dehen di sela-sela kegiatan reses, Senin (4/12). 

Franco B Dehen mengatakan, bahwa aspirasi yang disampaikan warga ini akan diperjuangkan. Dengan harapan apa yang dicita-citakan warga dapat direalisasikan untuk menjadikan desa lebih maju dari sebelumnnya.

"Kami akan menindaklanjuti aspirasi serta aduan dari warga ini untuk memberikan pertanggung jawaban moral dan politis sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan," jelasnya. (sar/jp).

Jumat, 21 Juli 2023

DPRD Kapuas Tinjau Bangunan Rujab Bupati yang Belum Selesai

KUALA KAPUAS- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah secara langsung melakukan peninjauan bangunan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kapuas, yang mana hingga saat ini belum difungsikan.

"Kami meninjau secara langsung pembangunan Rujab Bupati Kapuas yang menggunakan anggaran dari Multiyears, yang mana sampai dengan saat ini masih belum sempurna," kata Ardiansyah, di Kuala Kapuas, Rabu (19/7).

Menurut Politisi dari Partai Golkar ini, pembangunan Rujab Bupati Kapuas yang menelan anggaran sebesar Rp63 miliar lebih ini masih belum bisa untuk ditempati. 

Pihaknya meminta kepada instansi terkait selaku pengguna anggaran untuk dapat melihat secara langsung ke lapangan.

"Hal ini dilakukan agar tidak terkesan pembangunan Rujab Bupati Kapuas tersebut tidak terbengkalai," tegasnya.

Dirinya juga berharap, agar pembangunan ini untuk segera bisa difungsikan, apalagi pada bulan September 2023 mendatang akan berakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas.

"Untuk fisik pembangunan ini sudah selesai, akan tetapi perlengkapan dalam furniture ini belum disediakan, masih berupa fisik bangunan, jadi fasilitas dalam rumah tangga dan lainnya belum dianggarkan," pungkasnya. (rb/hr/jp).

Sabtu, 03 Juni 2023

DPRD Kabupaten Kapuas Desak Pemda Segera Tangani Sistem Drainase di Pujon

KUALA KAPUAS- Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Didi Hartoyo mendesak Pemerintah daerah setempat untuk segera menangani sistem drainase di Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah.

Menurutnya, kondisi halaman SMA Negeri 1 Kapuas Tengah masih tergenang air karena belum ada penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat. 

"Murid, dewan guru, dan masyarakat kembali mempertanyakan janji Pemda terkait realisasi pembangunan drainase di Pujon, karena beberapa minggu yang lalu sudah ada kunjungan dari beberapa SKPD,” ujar Didi Hartoyo, Jumat (2/6).

Pria besutan PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan, meskipun banjir di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas sudah surut, namun masih ada masalah genangan air akibat sistem drainase yang buruk. Menurutnya, kondisi ini harus segera ditangani.

"Jika Pemerintah Daerah serius, ini adalah kondisi yang harus ditangani dengan mendesak dan darurat, tanpa menunggu pembahasan hanya dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada),” tegasnya.

Didi Hartoyo merasa prihatin dengan kondisi tersebut, karena genangan air tersebut mengganggu kegiatan belajar mengajar, terutama saat upacara dan pelajaran olahraga. 

Ketika terjadi intensitas curah hujan tinggi di wilayah setempat, genangan air masih terjadi di beberapa titik, termasuk di sekolah tersebut.

Anggota DPRD Kapuas dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kapuas III yang meliputi Kecamatan Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Timpah, Mandau Talawang, dan Pasak Talawang ini sebelumnya juga telah beberapa kali mengusulkan agar pemerintah daerah memperbaiki sistem drainase di Pujon, salah satu kawasan yang sering mengalami banjir.

"Jika tidak dibuatkan drainase, maka air tidak akan turun dan tetap menggenangi halaman sekolah. Sangat kasihan bagi para pelajar dan guru di sana yang harus melepas sepatu mereka saat ingin pergi ke sekolah,” ungkap Didi Hartoyo.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas bersama instansi terkait lainnya telah melakukan peninjauan di lokasi tergenangnya air di beberapa titik di Kecamatan Kapuas Tengah.

Kepala BPBD Kapuas, Panahatan Sinaga menyatakan, bahwa tinggi genangan air di halaman sekolah tersebut mencapai 20 sentimeter. Salah satu penyebabnya adalah tersumbatnya drainase akibat sampah.

"Dan genangan air yang bertahan juga disebabkan oleh adanya bangunan yang berdiri di atas drainase, sehingga menghambat aliran air," jelasnya. (rb/hr/jp).

Kamis, 11 Mei 2023

DPRD Kapuas Terima Kunker Komisi III DPRD Barito Kuala

KUALA KAPUAS- Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas menerima kunjungan kerja (kunker) dari jajaran Komisi III DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kamis, 11 Mei 2023.

Kedatangan rombongan Komisi III DPRD Batola diterima oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas, Feri Noah, bertempat di ruang rapat pimpinan lantai 2 DPRD Kabupaten Kapuas.

"Kami apresiasi kedatangan Komisi III DPRD Kabupaten Batola ini, dengan agenda saling tukar pendapat terkait regulasi/ Peraturan daerah (Perda) sarang walet," katanya.

Ditempat yang sama, Waket Komisi III DPRD Kabupaten Batola, M Junaidin mengatakan, bahwa banyak dapat masukan terkait bagaimana pengolahan atau pengelolaan sarang walet menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Banyak masukan kami dapat yang bakal menjadi bahan pembuatan Perda Sarang Walet di Barito Selatan," katanya.

Apalagi, lanjut dia, bahwa Kabupaten Kapuas yang telah membuat aturan melibatkan pihak pemerintah kecamatan dalam pelaksanaannya.

"Dengan melibatkan Pemerintah Kecamatan dalam penerapan Perda sarang walet maka akan mempermudah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah," jelasnya. (rb/hr/jp).

Selasa, 17 Januari 2023

DPRD Kapuas Sahkan Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan



KUALA KAPUAS- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar Rapat paripurna beragendakan pengesahan dan penandatanganan Raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kapuas, Senin, 16 Januari 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan diruang Rapat Paripurna DPRD dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kapuas, Yohanes didampingi Wakil Ketua II Evan Rahman Sahputra, dan diikuti sejumlah anggota dewan. 

Sementara pihak eksekutif dihadiri Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat, Sekda Kabupaten Kapuas, Septedy, perwakilan unsur Forkopimda, dan para kepala SOPD. 

Yohanes menjelaskan, lembaga DPRD melalui alat kelengkapan yaitu Bapemperda yang salah satu tugas dan fungsinya adalah mengkoordinasi penyusunan Rancangan Propemperda yang memuat daftar urut Raperda berdasarkan skala prioritas. 

"Sesuai jadwal Banmus hari ini kita lakukan pengesahan dan penandatanganan Raperda tentang rencana induk kepariwisataan," kata Yohanes saat membuka rapat paripurna. 

Ia menambahkan, sesuai hasil Rapat Bapemperda bersama eksekutif pada tanggal 12 Januari 2023 lalu, telah disepakati program pembentukan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kapuas.

Usai rapat tersebut, dilanjutkan dengan Paripurna penyampaian hasil reses masing-masing Dapil. (hr/rb/jp).

Jumat, 13 Januari 2023

Bapemperda DPRD Kapuas Finalkan Raperda Pariwisata

KUALA KAPUAS- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kapuas menggelar apat finalisasi Rancangan Perda Pariwisata diruang rapat gabungan komisi, Kamis (12/1).

"Alhamdulillah, hari ini kita bersama pihak eksekutif terkait menggelar rapat sesuai jadwal Banmus, yaitu finalisasi Raperda Pariwisata," ujar Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kapuas, H Abdurrahman Amur.

Menurut politisi Partai Golkar ini bahwa wilayah Kapuas memiliki potensi wisata yang akan berkembang dan menjadi unggulan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta secara langsung memberikan nilai tambah PAD.

"Kapuas memiliki potensi wisata yang bisa didorong dan mendapatkan perhatian Pemkab Kapuas," ujar H Engko sapaan akrab legislator ini.

Ditambahkannya, melalui Rancangan Perda Pariwisata ini nantinya mengatur regulasi, bagaimana peluang membuka seluas-luasnya sektor pariwisata di Kapuas.

"Contohnya seperti daerah Bali, kenapa sangat maju, itu karena peran kuat pariwisata," demikian H Engko. (heriyady/robby/jp).

Rabu, 11 Januari 2023

Komisi I DPRD Kapuas Gelar RDP Percepatan Pemekaran 30 Desa

KUALA KAPUAS- Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas bersama unsur terkait membicarakan rencana percepatan pemekaran sebanyak 30 Desa, diruang rapat gabungan komisi, Senin (9/1).

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I Lawin didampingi Mardani dan Sri Umi Daryatun dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Budi Kurniawan dan perwakilan dari desa rencana pemekaran.

"Alhamdulillah, RDP ini sesuai dengan jadual Banmus untuk membahas rencana pemekaran 30 desa di Kapuas," ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas, Lawin ditemui awak media usai RDP.

Hasil RDP adalah kesepakatan, tanpa dituangkan dalam Berita Acara hasil RDP. Karena sesuai dengan Tatib DPRD Kabupaten Kapuas, anggota Komisi I yang hadir hanya 3 orang atau tidak kuorum.

"Pada prinsipnya Komisi I hanya mendorong agar panitia desa untuk melengkapi beberapa persyaratan yakni anggaran Desa 30 persen untuk membantu desa pemekaran," jelas Legislator dari Partai Hanura Kapuas ini.

Menurutnya, apa yang menjadi persyaratan harus di lengkapi contoh batas desa dan jumlah penduduk.

"Apabila batas waktu yang sudah di sepakati tidak akan diikutkan pada pengajuan pemekaran desa tahun ini. Sedangkan yang menghadiri rapat hanta 19 desa dari 30 desa yang di usulkan untuk pemekaran," terangnya.

"Kami meminta kepada panitia desa terkait moratorium sampai Pilkada 2024, tahapan persiapan untuk disiapkan paling lambat bulan Mei 2023," ujar Lawin menambahkan.

Ditempat yang sama, Koordinator FPPD, Suhardi mencontohkan daerah-daerah lokasinya di daerah Anjir telah mencukupi syarat dan telah di ajukan pemekaran lokasi.

"Ajuan ini telah kami sampaikan semenjak 2017, namun hingga kini belum terealisasi. Pemekaran ini kami maksudkan untuk pelebaran pemerintahan dan mempersempit urusan warga, serta bisa menggelorakan satu usaha pada satu titik, seperti areal untuk pariwisata," ungkap Suhardi.

Sementara itu, Kepala BPMD Kabupaten Kapuas, Budi Kurniawan menyampaikan, harapanya agar panita pemekaran terkait legalitas dan syarat pemekaran desa tersebut harus mengacu sesuai aturan belaku.

"Kita semua berkehendak agar pemekaran desa segera terlaksana untuk semakin sejahteranya masyarakat, tetapi kita semua paham bagaimana proses legalitasnya dengan dasar hukum yang jelas," pungkasnya. (hr/robby/jp).

Senin, 26 Desember 2022

Ketua DPRD Kapuas Gelar Open House Natal Di Rumah Jabatan

KUALA KAPUAS- Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah menggelar open house Natal di rumah jabatan, yang dihadiri rekan dari DPRD, pejabat Pemkab, kerabat hingga masyarakat umum, Minggu (25/12).

Acara lebih dengan hadirnya artis jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol yaitu Dirly idol dan artis lokal Dayak Kalimantan Tengah untuk menghibur tamu undangan yang datang dalam acara tersebut.

Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah menyampaikan, bahwa open house natal tahun ini cukup berbeda, karena pada tahun sebelumnya tidak dilaksanakan dikarenakan pandemi COVID-19.

"Terakhir open house natal di rumah jabatan pada tahun 2019 lalu," kata Ardiansah.

Ardiansah mengatakan, peringatan Natal tahun ini sebagai momentum memperkuat persatuan dan tali persaudaraan. 

"Natal disambut dengan suka cita, dan menjadi momentum untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik," ujarnya.

Ardiansah menyebutkan, perayaan natal ini juga mengingatkan semua orang akan pentingnya berpikir bijak dalam menyikapi segala perbedaan, pentingnya dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta tali persaudaraan.

"Mari kita rayakan Natal dengan suka cita dan diharapkan perayaan Natal bisa menjadi momen meresapi Kristus dalam hati dan introspeksi diri untuk menjadi lebih baik di jalan Tuhan," ujarnya lagi.

Ia menyampaikan ucapan selamat Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2023. (andy/robby/jp).

Sabtu, 24 Desember 2022

Banggar DPRD Kapuas dan TAPD Bahas Hasil Evaluasi Gubernur Terkait APBD 2023

KUALA KAPUAS- Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kapuas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah digelar.

Rapat tersebut membahas Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah terkait hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kabupaten Kapuas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Serta membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 

Rapat Banggar bersama TAPD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah didampingi Wakil Ketua I Yohanes, sedangkan dari pihak TAPD dipimpin langsung Sekda Kapuas, Septedy.

"Sesuai jadwal Banmus kita telah melaksanakan rapat Banggar DPRD dan TAPD Kapuas, kemarin. Pembahasan normatif saja, atas apa yang menjadi hasil evaluasi Gubernur Kalteng terkait RAPBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2023," kata Ardiansah, Jumat (23/12).

Semua RAPBD, kata dia, ataupun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran RAPBD sudah sesuai dengan aturan berlaku, begitu pula diharapkan ke depan untuk realisasi bisa sesuai dengan ketentuan berlaku.

”Dalam rancangan hingga realisasi nantinya bisa sesuai dengan ketentuan berlaku," jelasnya. (andy/robby/jp).

Minggu, 18 Desember 2022

DPRD Kapuas Terima Kunjungan Legislator HSU

KUALA KAPUAS- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (15/12).

Plt Setwan DPRD Kapuas, Hj Marlina melalui Pengelola Media Center dan Kemitraan Media Setwan DPRD, Hary Saputra menyampaikan, kunjungan dari DPRD HSU ini sebanyak 4 orang dipimpin langsung Waket DPRD Hulu Sungai Utara, Mawardi dan anggota lainnya.

"Kami menyampaikan permohonan maaf bahwa saat ini pimpinan dan anggota DPRD serta Sekwan Kapuas sedang melaksanakan dinas luar," kata Hary.

Ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kedatangan Waket DPRD Kabupaten HSU bersama anggotanya ke Dewan Kapuas.

Mawardi, pimpinan rombongan DPRD HSU menyampaikan, tujuan kunjungan ini dalam rangka sharing informasi terkait mekanisme dan tahapan rancangan Perda tentang APBD, agar bisa menjadi acuan langkah kerja DPRD HSU. (hmsdprd/andy/robby/jp).

Selasa, 13 Desember 2022

Legislator Golkar Kapuas Ikuti Rakornis Pemenangan Pemilu 2024

KUALA KAPUAS- Anggota DPRD Kapuas, khususnya dari Fraksi Partai Golkar mengikuti kegiatan konsolidasi sekaligus Pendidikan Politik dan Rakornis Pemenangan Pemilu Partai Golkar Kalteng tahun 2024, digelar 9-11 Desember 2022 di Kota Palangkaraya.

Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Kapuas, menyampaikan bahwa Pendidikan politik dan Rakornis tersebut merupakan bagian dari upaya Partai Golkar Kalteng untuk mempersiapkan seluruh kader menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

"Kegiatan tersebut selain ajang silaturahmi akbar juga sekaligus untuk merapatkan barisan kami sebagai Kader Golkar," kata Ardiansah melalui pesan WhatsApp pribadinya, Senin (12/12).

Kegiatan konsolidasi tersebut digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), dan dihadiri seluruh kader Partai Golkar se-Kalteng.

Diketahui, dari 40 kursi di DPRD Kapuas Golkar menempatkan 6 wakilnya di lembaga legislatif tersebut.

Legislator Kapuas Prihatin Kasus Asusila Terhadap Anak Dibawah Umur Meningkat

KUALA KAPUAS- Anggota DPRD Kapuas, Noni Hermirawati, SP sangat prihatin karena kasus asusila terhadap anak dibawah umur meningkat.

"Hal itu berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Kapuas,” katanya, di Kuala Kapuas, Kamis (8/12).

Dari data tersebut kata dia, ada sebanyak 46 kasus anak dan 20 kasus asusila, penganiayaan terhadap perempuan dan anak.

Padahal lanjut dia, Kapuas sudah ditetapkan mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak dan ini tentunya akan sia-sia apabila tidak tidak terjaga dengan baik julukan tersebut akibat tingginya kasus dimasyarakat yang melibatkan anak-anak dibawah umur.

Politisi dari PPP ini juga menyampaikan apresiasi kepada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Kabupaten Kapuas.

"Kendati demikian, saya sampaikan apresiasi atas upaya dan kerja UPT. PPA Kapuas untuk penanganan yang telah di lakukan, gerak cepat sampai mendampingi korban ketika proses BAP saat berhadapan dengan hukum, serta melakukan terapi secara psikologis” ucap Noni sapaan akrabnya.

Diakui wakil rakyat dari Dapil V itu, bahwa secara umum menurutnya kasus terhadap perempuan dan anak disebabkan beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, pengaruh gadget, medsos, pergaulan dan kesalahan pola asuh.

"Mari bersama kita khususnya orang tua agar selalu memberikan pengawasan yang ekstra baik kepada anak perempuan maupun anak laki-laki," demikian Noni Hermirawati. (robby/jp).

Selasa, 06 Desember 2022

Dewan Kapuas Terima Kunjungan Komisi I DPRD Katingan

KUALA KAPUAS- Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kapuas, Kalteng, menerima kunjungan kerja sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Katingan.

Kunjungan dari rombongan legislator dari Kabupaten Katingan yang berjulukan Bumi 'Penyang Hinje Simpei' ini diterima anggota DPRD Kapuas, Didi Hartoyo bersama staf ASN Setwan di Ruang Rapat Gabungan Komisi, Senin (5/12).

"Kami sangat terimakasih atas kedatangan rekan-rekan kita dari Komisi I DPRD Katingan. Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus konsultasi dan koordinasi membahas tentang bantuan dana Parpol Politik," ucap Didi.

Politisi Dapil Hulu ini juga menjelaskan, untuk Kabupaten Kapuas sendiri bantuan anggaran Parpol mengalami kenaikan. Dengan kenaikan itu sudah bisa membiayai kesekretariatan Parpol yang memiliki kursi di legislatif.

"Di mana tadi kita sudah berdiskusi dan saling bertukar informasi," imbuhnya.

Dalam kunjungannya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Katingan, Toni Yosepta mengatakan, pihaknya berkunjung ke Kapuas bersama Waket I, Nanang Suriansyah.

"Kami juga apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Kapuas, yang sudah menyambut kunjungan kami dalam rangka konsultasi/Sharing dan koordinasi terkait bantuan Parpol," ujarnya.

Politisi Partai Golongan Karya ini menambahkan, sebagaimana diketahui Komisi I dalam peran dan tugasnya terkait pemerintahan, hukum, kesra termasuk soal bantuan parpol maupun Organisasi.

"Banyak masukan yang kami dapat, dan ini akan menjadi referensi kami dalam menyusun regulasi kedepannya," pungkasnya. (andy/robby/jp).

Senin, 05 Desember 2022

Terkait Pengurangan Kursi Dapil IV, Komisi I DPRD Kapuas Minta KPU Tinjau Ulang

KUALA KAPUAS- Berkurangnya alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas untuk daerah pemilihan (Dapil) IV, pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, mendapat sorotan Ketua Komisi I DPRD Kapuas, Lawin. 

"Kami berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas dapat meninjau ulang pengurangan jumlah kursi legislatif tersebut," kata Lawin kepada awak media di Kuala Kapuas, Jumat (2/12).

Lawin mengungkapkan, pada rancangan penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi Anggota DPRD Kapuas dalam Pemilu tahun 2024 yang telah diumumkan KPU Kabupaten Kapuas, diketahui berkurangnya 1 kursi di Dapil IV Kapuas, dari semula 8 kursi menjadi 7 kursi. 

"Saya minta KPU dapat kaji ulang terkait data khususnya di dapil IV yang mengalami pengurangan jumlah kursi," jelas Lawin.

Legislator Partai Hanura ini menjelaskan, Dapil IV Kapuas yang meliputi Kecamatan Kapuas Hilir, Pulau Petak, Kapuas Murung dan Dadahup dalam rancangan KPU tersebut yang semula jumlah 8 kursi, menjadi 7 kursi, dikarenakan menyesuaikan jumlah penduduk. 

"Data yang diambil KPU itu di dapil IV, yang mana ada pengurangan. Setelah saya konfirmasi dengan Disdukcapil Kapuas, artinya Dukcapil menyampaikan data kependudukan khususnya di wilayah dapil IV itukan tidak berkurang," jelasnya.

Untuk itu, Lawin meminta KPU meninjau ulang terkait keputusan tersebut, agar nanti ada data riil ke lapangan. "Sehingga dilakukan evaluasi ulang terkait hal itu," demikian Lawin. (robby/jp).

Ardiansah Pimpin Konsultasi Terkait Renja AKD Ke DPRD Banjarmasin dan Kabupaten Banjar

KUALA KAPUAS- Konsultasi dan koordinasi ke DPRD Kota Banjarmasin Banjar dan Kabupaten Banjar terkait mekanisme penyusunan rencana kerja (Renja) Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tahun 2023 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah.

"Sesuai dengan jadual Banmus, kita telah melaksanakan konsultasi dan koordinasi tersebut di DPRD Kota Banjarmasin dan DPRD Kota Banjar di Martapura" ujar Ardiansah melalui pesan WhatsApp pribadinya, Sabtu (3/12).

Berbagai masukan didapat mengingat pentingnya memahami aturan dan bagaimana mekanisme menyusun rencana kerja Alat Kelengkapan Dewan khususnya peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing Komisi di lembaga DPRD.

Awo sapaan akrab Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kapuas itu menyebutkan, bahwa lembaga DPRD diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah terdekat dan lebih maju terkait penerapan regulasi termasuk bagaimana mekanisme menyusun renja AKD.

"Hasil dari konsultasi dan koordiansi tersebut sangat menambah wawasan dan pengetahuan untuk nantinya diterapkan dilembaga DPRD Ksbupaten Kapuas" tegas Awo.

Menurut Awo, selama melakukan konsultasi dan koordiansi baik di DPRD Kota Banjarmasin maupun Kota Banjar di Martapura secara langsung disampaikan rasa apresiasi atas masukan diberikan.

"Disana kita berdiskusi, dan mendapatkan informasi terkait tujuan dari kegiatan dewan Kapuas melakukan konsultasi dan kooordiansi tesebut," demikian Awo. (robby/jp).

Legislator Kapuas Prihatin Kondisi SDN 2 Selat Dalam

KUALA KAPUAS- Apa yang terjadi di SDN 2 Selat Dalam, Kecamatan Selat yang saat ini murid disekolah tersebut terpaksa belajar di teras, membuat keprihatinan.

Keprihatinan tersebut disampaikan salah satu legislator asal Dapil Selat, Bardiansyah dari Fraksi Nasioan Demokrat (NasDem) DPRD Kabupaten Kapuas.

"Saya secara pribadi sangat prihatin akan kondisi seperti itu, ini dihadapan mata sampai terjadi seperti ini apalagi yang jauh dan terpencil" ujar Bardiansyah, melalui pesan WhatsApp pribadinya, Sabtu (3/12).

Mantan Ketua KPU Kabupaten Kapuas ini mengintruksikan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas segera menindaklanjuti dan menegur pelaksana rehab bangunan di SDN 2 Selat Dalam tersebut.

"Apalagi, dilokasi kegiatan rehab ruang belajar tersebut sampai tidak terlihat papan sosialisasi kegiatan, apakah menggunakan APBD Kabupaten Kapuas atau bukan," tegas Bardi sapaan akrabnya.

Ia mengatakan, seluruh kegiatan baik rehab maupun pembangunan terhadap aset Pemerintah diwajibkan memperlihatkan papan sosialisasi pelaksanaan.

"Akan terlihat sumber anggaran, masa dan waktu pelaksanan, hingga pihak mana yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, semua ada aturan," demikian Bardi. (robby/jp).

Sabtu, 03 Desember 2022

Tanggap Musibah Banjir, DPRD Kapuas Apresiasi BPBD Kapuas

KUALA KAPUAS- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kapuas mendukung penuh dan mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas yang cepat tanggap menyalurkan bantuan untuk korban terdampak banjir di wilayah beberapa kecamatan di daerah Kapuas.

Terdata, saat ini ada 30 desa yang tersebar 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas terdampak banjir.

"Kami turut prihatin kepada saudara-saudara kita yang terdampak musibah banjir, dan tentunya mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menyalurkan bantuan untuk masyarakat k terdampak banjir,” kata Ketua Komisi I DPRD Kapuas, Lawin, Jumat (2/12).

Menurutnya, bantuan tersebut memang sangat dibutuhkan masyarakat, terlebih bagi mereka yang terganggu akitivitas dan mata pencahariannya akibat banjir yang melanda di desanya.

"Dengan bantuan yang diberikan pemkab setempat, setidaknya bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana banjir tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, Pemkab Kapuas telah mengirimkan bantuan logistik untuk warga terdampak banjir di 4 wilayah kecamatan, 30 desa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kapuas, Rabu 30 November 2022.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kapuas, Panahatan Sinaga mengatakan, total ada 24 armada truk pengangkut yang mengantar bantuan logistik untuk musibah banjir itu.

"Empat kecamatan yang terdampak musibah banjir yakni Kecamatan Mantangai, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah Dan Kecamatan Pasak Talawang," kata Kalaksa BPBD Kapuas, Panahatan Sinaga.

Ia menyampaikan, dalam musibah banjir ini, ada 6.007 Kepala Keluarga yang terdampak dari 30 desa di 4 kecamatan.

"Kemudian ada juga 3.993 unit rumah yang terdampak banjir, 53 unit sarana pendidikan, 11 unit sarana kesehatan, 46 unit rumah ibadah dan 93 titik akses jalan," pungkasnya. (andy/robby/jp).

Selasa, 29 November 2022

DPRD Kapuas dan Pemkab Sepakati Raperda APBD 2023

KUALA KAPUAS- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 resmi disepakati, Selasa (29/11).

Kesepakatan Raperda APBD Kabupaten Kapuas 2023 itu ditandai dengan penandatangan bersama oleh Wakil Bupati Nafiah Ibnor dengan unsur pimpinan DPRD Kapuas.

Kesepakatan tersebut diambil usai diberikannya penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dalam rapat paripurna kali ke-10 DPRD Kabupaten Kapuas.

"Hari ini sudah dilaksanakan rapat paripurna penetapan penandatanganan atas Raperda APBD Kabupaten Kapuas tahun 2023," kata Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah, usai pimpin rapat paripurna.

Menurutnya, sesuai dengan prosedur dan mekanisme Raperda tentang APBD Kapuas 2023 ini setelah ditetapkan dilakukan tahapan selanjutnya.

"Rancangan APBD Kapuas Tahun 2023 ini selanjutnya akan dilakukan evaluasi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah," ucapnya.

Sekedar informasi, pengesahan dan penetapan Raperda APBD dilakukan setelah sebelumnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kapuas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Kapuas melaksanakan pedalaman terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 tersebut. (andy/robby/jp).

Minggu, 27 November 2022

DPRD Kapuas Gelar Paripurna Jawaban Kepala Daerah Dan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Pengantar APBD 2023

KUALA KAPUAS- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar rapat paripurna ke-7 masa persidangan I, di ruang rapat paripurna dewan, Kamis (24/11).

Paripurna beragendakan penyampaian pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah didampingi Wakil Ketua I DPRD Kapuas, Yohanes, serta dihadiri sejumlah anggota dewan.

Hadir dari eksekutif Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat, dan perwakilan unsur Forkopimda, kepala SOPD dan lainnya.

"Sesuai rapat Banmus DPRD Kapuas bersama eksekutif, agenda paripurna hari ini adalah penyampaian pidato pengantar Raperda APBD Kabupaten Kapuas Tahun anggaran 2023," kata Ardiansah saat membuka rapat.

Ia mengajak hadirin rapat mengawali rapat paripurna ini dengan mendengarkan bersama penyampaian pidato pengantar Raperda APBD tahun 2023 oleh Bupati Kapuas.

Seusai rapat paripurna tersebut di hari ini juga sesuai jadwal kegiatan akan dilaksanakan lagi Paripurna ke-8 masa persidangan I dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi pendukung dewan terhadap pidato pengantar Raperda APBD Kapuas tahun anggaran 2023. (andy/robby/jp).
 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes